Ketua Komisi IV Sudin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I KLHK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (4/1/2020). Foto : Runi/Man

Ketua Komisi IV Sudin mempersilahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan perubahan komposisi pagu anggaran pada Kementerian LHK tahun 2020 jika diperlukan. Sejauh perubahan dimaksud adalah memprioritaskan pada program yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan luar kawasan hutan.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu memahami ada hal-hal yang perlu disesuaikan dalam tahun berjalan tahun 2020 ini. Hal itu ia tegaskan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I KLHK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (4/1/2020).

Dalam RDP tersebut, seluruh jajaran eselon I KLHK menyampaikan daftar rencana program yang akan dilakukan di tahun 2020, Komisi IV pun pada prinsipnya dapat menerima penjelasan tersebut dan memberikan dukungan terkait program pemberdayaan masyarakat di luar dan kawasan hutan.

“Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020 per eselon I pada Kementerian LHK serta pada Badan Restorasi Gambut (BRG) terutama pada program pemberdayaan masyarakat di dalam dan luar kawasan hutan,” ujar Sudin.

Selain itu, di tahun 2020 ini Komisi IV DPR RI mendorong KLHK melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor sampah plastik dan kertas. Selanjutnya Komisi IV meminta pemerintah untuk menindak tegas oknum pelaku impor sampah tersebut. Karena diketahui isu impor sampah ini cukup membuat resah masyarakat.

Lalu KLHK juga diminta untuk menyampaikan data pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan swasta yang telah melaksanakan kegiatan eksploitasi tambang baik maupun yang belum. Sudin meminta data tersebut segera dikirim ke Komisi IV setidaknya saat rapat kerja dengan Menteri LHK dalam waktu dekat ini. Begitu juga dengan perhutanan sosial, Sudin meminta KLHK untuk menyampaikan data perkebunan dalam kawasan hutan yang legal maupun ilegal selama tahun 2015-2019 secara rinci. (hs/es)